Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan aset energi
terbarukan melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas masing-masing 1
megawatt (MW) di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Infrastruktur energi bersih yang dibangun
oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2013 tersebut sebelumnya telah
dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat, namun belum berjalan secara maksimal lantaran pola
pengoperasian dan tata kelola antarlembaga yang belum teratur secara sistematis.
Guna mengatasi kendala operasional tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengambil inisiatif cepat
dengan menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Bangli, Bupati Karangasem, serta jajaran pimpinan PT PLN
(Persero) Unit Induk Distribusi Bali pada 31 Agustus 2026. Pertemuan intensif ini menghasilkan kesepakatan
krusial bahwa seluruh proses pengelolaan, pemeliharaan, hingga pengoperasian teknis PLTS di kedua wilayah
tersebut dialihkan sepenuhnya kepada pihak PLN Bali demi menjamin keandalan pasokan listrik berbasis
energi terbarukan.
Melalui skema kerja sama baru ini, lahan milik Pemerintah Kabupaten Bangli dan Karangasem yang
menjadi area tapak PLTS akan disewa secara resmi oleh PLN Bali. Manajemen PLN menyatakan kesiapannya
untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbaikan berbagai kerusakan teknis, termasuk rehabilitasi panel
surya yang sempat mangkrak, sehingga fasilitas pembangkit dapat segera kembali berproduksi serta
mengalirkan arus listrik ramah lingkungan secara konsisten kepada masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa dinamika penataan pengelolaan aset energi hijau di kedua
kabupaten tersebut kini telah selesai dengan tuntas. Pengoperasian penuh oleh PLN Bali diharapkan tidak
hanya mengoptimalkan fungsi aset negara yang ada, melainkan juga mempercepat transisi Bali menuju era
kemandirian energi bersih serta mendukung komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang
berkelanjutan.
