Tabanan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegasan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan menjadi langkah maju dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan inklusif.
Menurutnya, selama ini keterwakilan perempuan dalam politik masih sering dipandang sebatas syarat administratif menjelang pemilu. Padahal perempuan memiliki peran penting dalam menghadirkan perspektif kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Perempuan bukan sekadar pelengkap demokrasi. Mereka adalah bagian penting dalam menentukan arah kebijakan publik dan masa depan bangsa,” ujar I Putu Eka Putra Nurcahyadi.
Ia mengatakan, putusan MK tersebut akan menjadi tekanan positif bagi partai politik agar lebih serius melakukan pendidikan politik dan kaderisasi perempuan secara berkelanjutan. Dengan adanya ancaman sanksi hingga gugur di daerah pemilihan tertentu, partai politik dinilai tidak bisa lagi bekerja instan hanya menjelang pesta demokrasi.
Politisi muda PDIP itu menilai Bali memiliki banyak perempuan hebat yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengalaman sosial yang kuat. Menurutnya, perempuan Bali selama ini sudah terbukti mampu mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang budaya, ekonomi keluarga, organisasi sosial, maupun aktivitas kemasyarakatan lainnya.
Karena itu, ia menegaskan perempuan harus diberi ruang yang lebih luas untuk tampil dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Keterwakilan perempuan, kata dia, bukan hanya berbicara soal jumlah kursi di parlemen, tetapi bagaimana menghadirkan kebijakan yang lebih humanis, inklusif, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Namun demikian, ia mengakui tantangan perempuan di dunia politik masih cukup besar. Budaya patriarki dan stigma bahwa politik adalah dunia laki-laki masih menjadi hambatan yang dirasakan di berbagai daerah.
“Banyak perempuan sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa, tetapi belum semua mendapatkan kesempatan dan dukungan yang setara untuk tampil memimpin,” katanya.
Karena itu, menurutnya partai politik harus hadir memberikan dukungan nyata melalui pembinaan dan kaderisasi sejak dini. Perempuan juga perlu didorong aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, budaya, dan kegiatan kerakyatan agar memiliki pengalaman kepemimpinan yang matang.
I Putu Eka Putra Nurcahyadi menegaskan PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat dalam membangun kepemimpinan perempuan di Indonesia. Di bawah kepemimpinan , perempuan disebut telah membuktikan mampu menjadi pemimpin utama yang menentukan arah perjuangan politik bangsa.
Menurutnya, sosok Megawati menjadi inspirasi penting bahwa perempuan dapat tampil sebagai pemimpin yang kuat, berkarakter, dan memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena itu, kader perempuan di PDIP terus didorong untuk memiliki kualitas, kapasitas, dan pemahaman ideologi yang kuat.
Ia juga menilai kualitas keterwakilan perempuan di legislatif saat ini terus mengalami perkembangan positif. Banyak legislator perempuan dinilai berhasil memperjuangkan isu pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, hingga ekonomi kerakyatan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada angka kuantitas semata. Perempuan harus benar-benar diberikan ruang strategis dalam pengambilan keputusan partai maupun kebijakan publik.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang setara bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan. Karena itu momentum putusan MK ini harus dijadikan awal membangun politik yang lebih adil dan berkualitas,” tegasnya.
Ia berharap ke depan semakin banyak perempuan muda di Bali maupun Indonesia yang berani masuk ke dunia politik dan mengambil peran kepemimpinan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
