Badung – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan upaya menghadapi perubahan iklim di Bali tidak hanya diarahkan untuk menekan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi hijau yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Dalam paparannya bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”, Koster menegaskan kebijakan iklim Bali menjadi bagian integral dari pembangunan yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurut Koster, konsep tersebut menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala maupun niskala.
Dalam kerangka itu, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali dan Kebudayaan Bali.
“Menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian pesan Koster.
Bali Punya Aset Karbon dan Energi Terbarukan
Koster menyebut Bali telah memiliki sejumlah aset iklim yang berpotensi dikembangkan menjadi modal ekonomi hijau.
Di sektor energi terbarukan, Bali saat ini memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi juga terdapat pada sektor blue carbon. Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun.
Koster menilai ekosistem tersebut berpeluang dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara di sektor pertanian, sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik. Jumlah tersebut mencapai sekitar 82 persen dari total luas sawah di Bali.
Kondisi itu dinilai menjadi modal penting untuk pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Bali juga memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyerapan karbon.
Tiga Peluang Investasi Karbon Bali
Koster mengatakan berbagai aset ekologis tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau potensi lingkungan. Dengan tata kelola yang tepat, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.
Namun, pengembangan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pemprov Bali pun membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan.
Pertama, blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun.
Kedua, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar.
Ketiga, agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Bali Butuh Investor dan Mitra Internasional
Koster mengatakan pengembangan potensi karbon dan ekonomi hijau Bali membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Pemerintah daerah akan membuka ruang kerja sama dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.
Namun, seluruh kerja sama harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemprov Bali.
Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor, menjaga kepentingan masyarakat serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan aset karbon dapat kembali dirasakan Bali.
Koster menegaskan aksi iklim Bali tidak berhenti pada agenda pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan sumber ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ICCBA: Bali Berpotensi Jadi Model Ekonomi Karbon
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang dinilai telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan biodiversitas.
Menurut Rob, Bali memiliki kombinasi kuat antara alam, budaya, kebijakan dan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel.
“Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.
Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar berbagai potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur dan memenuhi standar internasional.
Rob mengatakan ICCBA siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional.
Ia berharap pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya memberikan manfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah dan negara lain.
