MANGUPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyatakan dukungannya terhadap alokasi belanja infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai angka 59,23 persen dari total belanja daerah sebesar Rp13 triliun.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, saat memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).
Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan, serta pihak eksekutif yang dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta.
Anom Gumanti menilai porsi belanja modal infrastruktur yang terbilang tinggi ini merupakan langkah strategis pemkab dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik dan menunjang sektor pariwisata daerah.
“Belanja infrastruktur yang mencapai 59,23 persen itu sangat tinggi. Kami di dewan mendukung langkah-langkah ini karena sudah dipikirkan matang, terutama untuk meningkatkan fasilitas pariwisata dan mengatasi masalah kemacetan di Badung,” ujar Anom Gumanti.
Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Belanja Mandatori
Kendati mendukung penuh peningkatan belanja fisik, pimpinan dewan mewanti-wanti pihak eksekutif agar tidak mengabaikan aturan dan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel.
DPRD Badung mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Badung tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam mengeksekusi anggaran berskala besar tersebut. Selain itu, pemkab diminta memastikan belanja wajib atau mandatory spending—seperti alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dasar—tetap terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang.
Langkah pengawasan ini dinilai krusial agar pembangunan fasilitas pariwisata dan penanganan kemacetan berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal di Kabupaten Badung.
