DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bertempat di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, pada Senin (8/6).
Menurut Gubernur Koster, rapat koordinasi tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.
Ia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan.
Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.
Gubernur Koster menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, di antaranya pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.
Ia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan. Seluruh laporan yang dipaparkan juga telah berbasis data sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.
Menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama.
